Description: C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KND.PNG

Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 134 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Dibentuknya KND dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatant, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

KND terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, 5 (lima) orang anggota. Anggota KND berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas, 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.  Anggota KND dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat, Anggota KND yang berasal dari unsur disabilitas harus merepresentasikan keberagaman disabilitas, Anggota KND wajib memperhatikan keterwakilan perempuan. Pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan tugas KND dilaksanakan secara kolektif kolegial. Masa jabatan keanggotaan KND yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Demikian isi Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan telah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 Juni 2020 di Jakarta.

Besar harapan dengan terbitnya dua Peraturan Presiden ini. Untuk kalian yang ingin menyampaikan HARAPAN terkait Perpres No. 67 dan No. 68, kalian bisa kirim video ataupun tulisan ke email thisable.info@gmail.com dengan subject: Harapan Kita untuk Perpres

Video dan tulisan akan di publish di instagram dan e-magazine Thisable.

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *