Menagih Janji Presiden Terkait RUU Penyandang Disabilitas.

Menagih Janji Presiden Terkait RUU Penyandang Disabilitas.

Mewakili suara penyandang disabilitas, sejumlah organisasi menagih janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye calon presiden. Di acara bertajuk “Penyandang Disabilitas Menagih Janji Pemilu Jokowi”, Kamis (4/2/2016), di Jakarta, para aktivis menilai, Jokowi belum sepenuhnya membela hak-hak penyandang cacat dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas untuk menjamin hak mereka.Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti mengatakan, RUU Penyandang Disabilitas belum memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal itu tecermin dari hilangnya lebih dari 100 pasal yang diajukan dalam RUU. “Dari 268 pasal yang diajukan, hanya 161 pasal yang diterima pemerintah. Hilangnya sejumlah pasal dikhawatirkan membuat peraturan perlindungan menjadi lemah,” kata Yeni.
Yeni mengharapkan, pemerintah melengkapi beberapa pasal yang hilang. Pasal yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas antara lain tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), potongan biaya untuk akses pelayanan publik, pemberian 2 persen kuota untuk pekerjaan, dan penghapusan bahasa isyarat.
Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Mahmud Fasa, mewakili sejumlah penyandang disabilitas di Indonesia, mengajukan tujuh poin dalam rangka menagih janji dan komitmen Jokowi dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Pertama, mendukung perjuangan pembentukan UU Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak-hak mereka. Kedua, memastikan disabilitas sebagai isu multisektoral. Ketiga, mengubah atau memperbaiki Pasal 1 Ayat 18 RUU Disabilitas. Keempat, menyetujui pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.Kelima, menetapkan koordinasi lintas pemerintah untuk melaksanakan mandat UU Disabilitas secara efektif. Keenam, menyetujui skema keringanan biaya (konsesi) yang menyangkut kebutuhan mendasar, seperti layanan transportasi dan pendidikan. Ketujuh, mengingatkan presiden akan komitmen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas dialami oleh Erwin (41), penyandang disabilitas tunadaksa. Dia kerap mengalami kesulitan untuk memarkirkan kendaraan roda tiga miliknya di ruang publik.
“Penanda khusus lahan parkir untuk penyandang disabilitas di beberapa tempat belum tersedia, termasuk di sejumlah rumah sakit dan bandara. Mungkin hanya sekitar 15 persen tempat yang menyediakan fasilitas khusus tersebut,” kata Erwin.
Jokowi telah menandatangani Piagam Perjuangan Prof Suharso yang berisi komitmen untuk memastikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas pada Juli 2014.

 

Sumber : http://www.pedulidisabilitas.org/?p=1440&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Leave a comment